beritankri21.blogspot.com - salah satu kuasa hukum nelayan, dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tigor Hutapea mengatakan, pihaknya sakit hati dengan keputusan Pemprov DKI yang menyatakan banding setelah kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Nelayan dengan beberapa organisasi lingkungan hidup, di antaranya Wahli, yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, menang di PTUN setelah hakim mengabulkan gugatan nelayan atas pelaksanaan izin reklamasi untuk Pulau F, I dan K.
"Pertama kami sakit hati Pemprov DKI dan pengembang banding, meskipun itu diperbolehkan di hukum acara," kata Tigor, dalam konferensi pers di kantor Walhi Indonesia, di Jalan Tegal Parang Utara, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).
Sebab mengacu pada putusan PTUN yang menurutnya jelas memperlihatkan pelaksanaan reklamasi berimbas buruk bagi lingkungan dan nelayan, pihaknya kecewa disatakan alasan Tigor
"Mereka banding sebab merasa benar. Sedangkan 3 hakim di PTUN menyatakan reklamasi tersebut bermasalah," ujar Tigor. (Baca: Tiga Kemenangan Nelayan Terkait Gugatan Reklamasi Pulau F, I, dan K)
Tigor melihat, kemungkinan Pemprov DKI akan memainkan cara yang sama di Pengadilan Tidak rendah Tata Usaha Negara, seperti saat banding atas reklamasi Pulau G. Saat tersebut, Pemprov DKI menang di taraf banding.
"Jika banding mereka bakal main di proseduralnya. Misalnya Walhi tidak punya kepentingan gugatan lantaran tidak tinggal di Teluk Jakarta," ujar Tigor.
Karenanya, Tigor mengaku pihaknya akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi sidang di PT TUN.
"Kami akan minta KPK dan KY untuk pantau proses di PT TUN. Jika mereka banding, supaya
Author
Hi, Its me Hafeez. A webdesigner, blogspot developer and UI/UX Designer. I am a certified Themeforest top Author and Front-End Developer. I'am business speaker, marketer, Blogger and Javascript Programmer.
0 comments:
Post a Comment