Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Anies Baswedan menyebut, Pemprov DKI Jakarta masih belum menerapkan open governance (tata kelola yang terbuka) ~ beritahots

Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Anies Baswedan menyebut, Pemprov DKI Jakarta masih belum menerapkan open governance (tata kelola yang terbuka)

beritahotnkri.blogspot.com -Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Anies Baswedan menyebut, Pemprov DKI Jakarta masih belum menerapkan open governance (tata kelola yang terbuka). Bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menilai, Jakarta selama ini hanya menerapkan sistem good governance (tata kelola yang baik) yang ia sebut sebagai pendekatan lama.

Menurut Anies, Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat belum memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.

Pemprov DKI sudah membuat laman resmi bernama data.jakarta.go.id. Data dari semua dinas di DKI Jakarta disediakan laman itu. Data yang tersedia di antaranya data Dinas Sosial, pendidikan, kesehatan, hingga keuangan daerah. Data keuangan daerah contohnya, menampilkan data jumlah hingga realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Data rangkuman APBD DKI Jakarta paling lama yang diunggah di laman tersebut yakni ringkasan APBD DKI tahun 2011 dan 2012. Namun, laman tersebut termasuk tidak update. Di situ tidak ada data terbaru tentang realisasi APBD DKI 2016.

Lelang projek yang sedang diadakan Pemprov DKI diperlihatkan oleh laman tersebut juga secara terbuka. Contohnya lelang pengadaan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga pengadaan seragam kerja dan perlengkapan SKPD. Pemprov DKI juga menyuguhkan pemenang lelang yang diadakan.

Pemprov DKI juga menyediakan laman resmi yang memperlihatkan data APBD DKI Jakarta di apbd.jakarta.go.id. Di laman itu diperlihatkan proses pembuatan APBD DKI mulai dari revisi Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga finalisasi penetapan APBD DKI.

Namun, data yang ditampilkan juga tak update. Di laman tersebut tidak tersedia hasil finalisasi APBD DKI Jakarta 2017. Data terakhir yang ditampilkan ialah finalisasi APBD DKI Jakarta 2016 Selain itu, tak semua data bisa diakses.

yaitu penyusunan anggaran belanja daerah contohnya, ID tertentu digunakan oleh akses ke data itu hanya bisa dilakukan oleh SKPD Pemprov DKI dengan.

Ada juga laman publik.bapedadki.net. Laman itu dibuat sebagai sistem evaluasi dan monitoring Pemprov DKI Jakarta khususnya terkait APBD DKI Jakarta. Di dalam laman itiu disediakan dengan detail data alokasi budget tiap SKPD. Mulai dari SKPD dengan alokasi anggaran terendah sampai SKPD dengan alokasi budget paling tidak kecil.

Pemprov DKI juga membuat satu sistem bernama Jakarta Smart City. Sistem itu dibuat untuk mengakomodasi laporan masyarakat Jakarta. Sistem tersebut juga bisa mengontrol performa lurah, camat, serta semua perangkat daerah dalam merespons keluhan serta laporan publik.

Pemprov DKI juga membuat sebuah program pengaduan warga bernama Qlue. Program itu mempermudah masyarakat mengadukan keluhannya kepada pemerintah daerah. Contohnya akses jalan rusak, kebersihan lingkungan, sampai kinerja PNS tingkat kelurahan hingga kecamatan. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Android Play Store.

Diri didaftarkan warga hanya perlu masuk ke aplikasi tersebut dengan terlebih dahulu. Cukup mengunduh foto aduan serta caption aduan kalau ingin membuat laporan Qlue dikenal sebagai media sosial yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan secara real time.

Pemprov DKI juga membuka website yang menampung usulan masyarakat bernama musrenbang.jakarta.go.id. Masyarakat bisa memberikan usulan kegiatan apa saya yang dinilai perlu dilakukan oleh Pemprov DKI.

Semua usulan akan disaring dan diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (muserenbang). Caranya cukup gampang. Masyarakat bisa mengakses laman tersebut, masuk ke dalam daftar usulan langsung, kemudian mengisi usulan yang hendak disampaikan. Warga cuma perlu mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identitas pemberi usulan.

Dengan adanya beragam bentuk keterbukaan itu, Djarot pun heran dengan pernyataan Anies.

Agar bisa diketahui, astagfirullah al adzim, telah dari dulu, kami open banget, bahkan open data

Djarot menyebut, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan beragam sistem yang mendukung keterbukaan data. Mulai dari e-budgeting, e-musrenbang, dan lain-lain. Dia menyebut memang cuma pihak tertentu yang mampu melihat e-budgeting, termasuk merubah anggaran.

Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda DKI, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta merupakan pihak yang mempunyai password e-budgeting. Sementara budget yang sudah disahkan DPRD DKI Jakarta dan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri akan ditayangkan di jakarta.go.id.

Author

Hi, Its me Hafeez. A webdesigner, blogspot developer and UI/UX Designer. I am a certified Themeforest top Author and Front-End Developer. I'am business speaker, marketer, Blogger and Javascript Programmer.