Penanganan sosial dampak dari luapan lumpur Sidoarjo menurut Perpres, tetap mengacu pada Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, dan dibayar oleh PT Lapindo Brantas ~ beritahots

Penanganan sosial dampak dari luapan lumpur Sidoarjo menurut Perpres, tetap mengacu pada Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, dan dibayar oleh PT Lapindo Brantas

beritankri21.blogspot.com - Pemerintah melewati Peraturan Presiden (Perpres) No 21 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Jokowi dua Maret 2017 lalu membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Demi efektivitas dan efisiensi, hal ini dilakukan

"Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi BPLS lalu direalisasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum," ujar Kepala Sub Pokja Humas dan Pengamanan Badan Pelaksana BPLS, Hengki Listria Adi, Senin (13/3/2017).

Penanganan sosial dampak dari luapan lumpur Sidoarjo menurut Perpres, tetap mengacu pada Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, dan dibayar oleh PT Lapindo Brantas.

Sementara tarif upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, tergolong infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dan biaya tindakan mitigasi untuk melindungi keselamatan warga dan infrastruktur, dibebankan kepada APBN dan sumber uang lainnya yang legal.

Pantauan KOMPAS.com, Senin sore, papan nama kantor BPLS di Jalan Gayun Kebonsari Surabaya masih terpasang.

"Aktivitas di kantor BPLS masih ada karena Perpres memberi waktu pengalihan maksimal 1 tahun sesudah Perpres diundangkan," ujarnya.

BPLS dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 yang ditandatangani mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. BPLS dibentuk untuk meningkatkan upaya penanganan dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil lantaran lumpur Sidoarjo.

Author

Hi, Its me Hafeez. A webdesigner, blogspot developer and UI/UX Designer. I am a certified Themeforest top Author and Front-End Developer. I'am business speaker, marketer, Blogger and Javascript Programmer.