
www.beritankri21.blogspot.com -Presiden Joko Widodo berharap jumlah kasus sengketa lahan, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan warga, berkurang pascaprogram sertifikasi tanah rakyat.
Lantaran belum pegang sertifikat, ada sengketa antara warga dan pemerintah, warga dengan swasta, masyarakat dengan masyarakat
Penyerahan itu dilakukan di Taman Wisata Labirin BP3T Pelaihari, Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut usai sebelumnya turut memberikan hak kelola hutan kampung dan hutan kemasyarakatan di kabupaten yang sama.
Dalam sambutannya, Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat ini sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat, tidak cuma di Kalimantan Selatan, tetapi juga di semua Indonesia.
Pasalnya, saat ini masih sangat banyak warga yang belum mempunyai pengakuan atas tanah yang mereka punya.
Biar betul-betul rakyat bisa merasakan pegang sertifikat tersebut seperti apa, aku akan ikuti pembagian sertifikat ini Setelah kerja pada tahun ke-12 aku bisa pegang yang namanya sertifikat, baru Oleh lantaran tersebut, saya bisa merasakan sendiri betapa senangnya warga bisa memegang sertifikat seperti ini," kata Presiden.
Menurut dia, di Indonesia sendiri terdapat 126 juta bidang tanah yang mestinya memiliki sertifikat. Dari jumlah itu, baru sebanyak 46 juta yang memiliki bukti pengakuan.
"Maka, aku perintahkan kepada Pak Menteri Agraria. Dahulu setahun hanya keluar sertifikat 400.000 hingga 500.000, ini sampai puluhan tahun tak bakal yang namanya rakyat tersebut pegang sertifikat. Pada tahun ini aku targetkan lima juta mesti keluar sertifikat. Pada tahun depan 7.000.000, tahun depannya lagi 9.000.000," kata Presiden.
Sasaran yang tinggi tersebut memang ditetapkan pemerintah untuk mampu mengejar ketertinggalan.
Selain itu, menurut Presiden, tidak sedikit sengketa lahan yang terjadi lantaran tak adanya kepemilikan sertifikat tanah.
"Mengapa saya paksa seperti tersebut? Karena yang menyebabkan sengketa di bawah ini ialah karena sertifikat," katanya.
Biar digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tersebut diingatkan presiden lantas
Tampak hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Karyawan Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.


0 comments:
Post a Comment