
beritahotnkri.blogspot.com -Kepala Badan Perencanaan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, budget penguatan RW dikelola pihak kelurahan. Tuty menyebut hal ini karena pengelolaan APBD DKI tak boleh dilakukan oleh yang bukan PNS.
"Kami anggarkan itu untuk penguatan RT, RW, LMK judulnya ada di kelurahan sebab kan yang boleh mengelola budget tersebut kelurahan ya," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/2/2017).
Dalam data yang dikeluarkan Bappeda DKI sudah dianggarkan sebesar Rp dua koma delapan delapan triliun untuk pelaksanaan beberapa program di level RT, RW, dan komunitas. Anggaran penguatan RW sebesar Rp satu koma nol lima lima miliar per RW.
Tuty menyebut, budget Rp 1 miliar tersebut digunakan untuk aneka macam kegiatan di level RW. Misalnya kegiatan PKK, posyandu, puskesmas, PPSU, dan jumantik yang dibuat untuk melayani masyarakat di level RW.
"Artinya kami sudah ada aktivitas yang fokusnya di RW, tetapi kami men-deliver-nya melalui mekanisme keuangan daerah," ujar Tuty.
Tuty juga mengatakan, program-program Pemprov DKI sekarang juga sudah tidak sedikit yang menyentuh warga. Dia mencontohkan aplikasi jumantik yang kini aktif berinteraksi dengan masyarakat.
"Kayak di perumahan aku, jumantiknya top banget. Aku diomelin, enggak boleh tanam yang ada airnya, takut ada jentik. Tersebut kan betul-betul menyentuh masyarakat," ujar Tuty. (Baca: Agus Nilai Tak Ada Alasan Meragukan Program Rp satu Miliar Per RW)
Meski demikian, Tuty mengakui tidak semua RW menyerap anggaran tersebut 100 persen. Lantaran, tak semua RW di Jakarta membutuhkan uang APBD, contohnya RW di perumahan elite dan apartemen.
"Lantaran mereka memang enggak butuh dukungan APBD, tapi kami tetap buatkan berita acaranya," ujar Tuty.

0 comments:
Post a Comment