
beritahotnkri.blogspot.com - Supaya dilakukan harmonisasi antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, presiden Joko Widodo membantah pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal adanya instruksi
"Belum," kata Jokowi pendek, di Jakarta, Selasa (7/2/2017) malam.
Jokowi mengaku belum mendengar keluhan Panglima TNI terkait Menhan yang disampaikan saat rapat kerja di Komisi I DPR.
Jokowi akan segera mengecek Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 yang dipermasalahkan Panglima TNI.
"Nanti permen (peraturan menteri)-nya aku lihat dulu," kata Jokowi.
Menurut Wapres, Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menhan, dan Panglima TNI biar aturan terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) diharmonisasi kembali.
Hal tersebut menyusul pernyataan keduanya terkait pembelian helikopter AgustaWestland AW101. Keduanya sama-sama mengaku tak tahu soal pembelian heli itu.
Sesudah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional BKKBN di Jakarta, ujar Kalla
Tak tahu pembelian heli AW101
Saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/2/2017), Menhan dan Panglima TNI mengaku tidak mengetahui ihwal pembelian helikopter AW101.
Menhan Ryamizard Ryacudu menyebut, AW101 pada awalnya dipesan untuk helikopter kepresidenan sehingga dibeli melewati Sekretariat Negara.
"Itu dulu (dibeli untuk) pesawat kepresidenan. Pesawat presiden itu melalui Setneg. Uangnya dari Setneg. Jadi Menteri Pertahanan enggak tahu apa-apa," ujar Ryamizard, setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).
sementara itu, Panglima TNI juga mengaku tak tahu soal pembelian helikopter itu. Ia menyinggung adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor dua puluh delapan Tahun 2015 yang mengurangi kewenangannya sebagai Panglima TNI.
"Aku tak mengatur anggaran AU berapa, AD berapa, AL berapa. Budget langsung tanggung jawab ke Kemenhan, tak melewati Panglima," ujar Gatot.
"Dengan demikian, Panglima susah bertanggung jawab dalam pengendalian terhadap tujuan sasaran penggunaan anggaran TNI, termasuk angkatan," kata dia.

0 comments:
Post a Comment