beritahotnkri.blogspot.com -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana membantah ada politisasi dalam aksi boikot yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Lantaran DPRD DKI ingin mengetahui kepastian status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus spekulasi penodaan agama, ia menjelaskan bahwa boikot dilakukan
Triwisaksana mengaku khawatir kebijakan yang diambil Ahok bakal dipermasalahkan karena statusnya belum bisa dipastikan.
Boikot dilakukan 4 fraksi, yakni PKS, PPP, PKB, dan Gerindra. Selama belum ada kejelasan soal status Ahok, anggota DPRD DKI dari empat fraksi itu tak mau melakukan rapat dengan SKPD DKI Jakarta.
"Ini tidak perlu diartikan politis. Kami khawatir nantinya ada dispute di DPRD atau produk yang dihasilkan juga menjadi cacat hukum bahkan digugat," ujar Triwisaksana, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/2/2017).
Politisi PKS tersebut mencontohkan petinggi daerah lain seperti mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan Gubernur Riau Annas Maamun yang dipecat sebagai gubernur saat berstatus terdakwa.
Sebelum status Ahok dipertegas oleh Kementerian Dalam Negeri, dPRD DKI bakal tetap melakukan aksi boikot
"Kami bakal pending (pembahasan kebijakan) sementara sampai kejelasannya usai. Ya nggak persoalan (apapun keputusannya) asal ada surat dari Kemendagri atau Presiden," ujar Triwisaksana.
Adapun payung hukum pemecatan pimpinan daerah tertuang dalam Pasal delapan puluh tiga ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang menyebutkan seorang kepala daerah yang menjadi tertuduh harus diberhentikan sementara.
Author
Hi, Its me Hafeez. A webdesigner, blogspot developer and UI/UX Designer. I am a certified Themeforest top Author and Front-End Developer. I'am business speaker, marketer, Blogger and Javascript Programmer.
0 comments:
Post a Comment