Program bedah kediaman yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tersendat. Rumah-rumah warga yang telah dibongkar belum dibangun kembali ~ beritahots

www.beritankri21.blogspot.com - Program bedah kediaman yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tersendat. Rumah-rumah warga yang telah dibongkar belum dibangun kembali.

Tercatat, ada sepuluh kediaman di Jalan Cilincing Lama I, RT 02 dan 015 RW 03 Kelurahan Cilincing yang dibongkar saat peluncuran program pada tujuh belas April 2017. Pada mulanya, pemugaran tiap satu rumah ditargetkan selesai dalam 5 hari.

Tapi, saat Kompas.com menyambangi rumah-rumah tersebut pada Rabu (26/4/2017), belum ada pengerjaan yang dilakukan. Belum ada rangka rumah yang dibentuk atau tiang penyangga yang dipasang. Cuma terlihat puing-puing kediaman yang masih berserakan.

Program bedah kediaman dikenal sebagai aplikasi renovasi kediaman masyarakat yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI pada 17 April 2017. Meski diluncurkan oleh Pemprov DKI, anggaran untuk pemugaran kediaman berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta.

Adanya program ini memunculkan polemik. Karena peluncurannya dilakukan 2 hari sebelum dilangsungkannya pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Sebagaimana diketahui, pasangan gubernur dan wakil gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merupakan salah satu kontestan pilkada yang bertarung sampai putaran kedua. Mereka bersaing dengan pasangan lain, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sebelum pencoblosan itu, sandi dikenal sebagai salah seorang yang mempermasalahkan peluncuran aplikasi bedah rumah yang dilakukan 2 hari

"Jika memang itu aplikasi banyak yang mempertanyakan timing (waktu) dan motivasi, kok dilakukan 2 hari, pas hari tenang justru," kata Sandi pada lima April 2017.

Tak cuma Sandi, landasan hukum progam bedah kediaman dipertanyakan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta juga. Dalam rapat Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta, pada 12 April, pihak Biro Hukum DKI Jakarta mengatakan, landasan hukum program bedah rumah dikenal sebagai Pergub Nomor 64 Tahun 2013 tentang Bantuan Pemugaran Kediaman di Permukiman Kumuh melalui Penataan Kampung dan diperkuat dengan Instruksi Gubernur Nomor 51 Tahun 2017.

"Tapi ternyata terkait Pergub 64 Tahun 2013 itu ada instruksi BPK untuk direvisi," ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, di Gedung Komisi A DPRD DKI, pada 12 April.

Syarif menyebut, dalam pergub itu ditulis bahwa aplikasi bedah rumah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Namun, ternyata APBD hanya digunakan untuk gaji pasukan pelangi.

sementara itu, dana CSR perusahaan swasta digunakan material bangunan yang digunakan untuk memperbaiki kediaman.

Isi pergub tersebut dipertanyakan anggota Dewan. Syarif juga mempertanyakan isi instruksi gubernur yang dibuat. Karena, menurut ia, isi instruksi gubernur itu tidak mencantumkan rujukan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) terlebih dahulu.

"Biro hukum masa bikin instruksi gubernur begini bunyinya. Pakai kalimat 'Dalam rangka' bla bla bla, kayak orang undang pengajian," ujar Syarif.

Dengan alasan tersebut, Syarif menilai landasan hukum untuk program bedah kediaman mesti diperbaiki terlebih dahulu. "Sangat lemah landasan hukumnya," kata politikus Partai Gerindra itu.

Meski menuai polemik, aplikasi bedah kediaman tetap diluncurkan pada 17 April. Djarot didaulat untuk menjadi pejabat yang menandai dimulainya program itu. Karena wilayah itu merupakan, pemprov DKI Jakarta memilih area Cilincing sebagai lokasi peluncuran aplikasi bedah rumah

Menurut Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi, ada delapan puluh tiga rumah di Jakarta Utara yang akan dibedah. Untuk tahap awal, jumlah rumah yang akan dibedah ada 18 kediaman unit.

Ketika itu, ujar ia

Sebelum pencoblosan itu, tak ada maksud politis di balik aplikasi bedah rumah yang direalisasikan 2 hari Bambang mengatakan, program itu bukan aplikasi baru.

Pemerintah Kota Jakarta Timur sudah mempunyai progam serupa dengan menggunakan anggaran dari Bazis DKI. Menurut dia, aplikasi bedah kediaman memang telah ada, tapi masih tidak sedikit warga yang membutuhkan bantuan itu.

Bambang menyebut, tujuan program tersebut bukan cuma membantu warga tidak kaya, melainkan juga untuk membenahi permukiman. Menurut Bambang, kebijakan Pemprov DKI Jakarta tak tergantung pada proses pilkada yang tengah berjalan.

"Kalau gara-gara pilkada mandek semua, bagaimana bersedia layani masyarakat? Show must go on," ujar Bambang saat tersebut.

Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga, pasangan Ahok- Djarot kalah dari pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berbarengan dengan itu, rumah-rumah warga yang sudah dibongkar belum mulai dibangun kembali. Kondisi ini membuat warga yang menjadi peserta bedah kediaman khawatir.

Koordinator Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( PPSU) Kelurahan Cilincing, Fajar, mengatakan warga sempat mempertanyakan apakah program bedah kediaman tetap akan dilanjutkan meskipun Ahok kalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Khawatir kalau rumah yang saat ini sedang direnovasi tak lagi dilanjutkan pembangunannya

"Masyarakat sempat galau juga apa dilanjutkan atau enggak. Rumah telah diratakan, masa enggak dilanjutin," ujar Fajar, saat ditemui Kompas.com.

Kepada warga, Fajar menjelaskan bagi kediaman yang telah masuk aplikasi itu, pembangunan akan terus dilanjutkan. Proses pembangunan dihentikan oleh masyarakat diminta tidak perlu khawatir kekalahan Ahok- Djarot akan.

Fajar memaparkan, setiap hari pihaknya sengaja mendatangi lokasi kediaman yang akan direnovasi agar masyarakat bisa bertanya secara langsung soal kepastian pembangunan tersebut.

"Abis pilkada ada perubahan pandangan. Masyarakat nanya 'jadi diterusin enggak'. Saya ucap diterusin kan ini CSR. Yang tanda tangan Pemprov DKI. Memang ada kekhawatiran. Alhamdulillah mereka ngerti," ujar Fajar.

Karena ketersediaan bahan bangunan, seorang petugas PPSU, Irfan, menyebut bahwa pembangunan kediaman terkendala Menurut Irfan, sejak 17 April , para petugas masih menunggu bahan bangunan tiba di lokasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya menilai, aplikasi bedah kediaman adalah program dadakan yang tidak terencana dengan baik dan adalah bentuk kampanye.

"Itu kan kampanye. Gubernur yang kalah tanggung jawab. Tersebut kan kampanye dia," kata Taufik saat ditemui di Kantor DPW Partai Gerindra Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

Djarot membantah kekalahannya dan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 menjadi penyebab mandeknya aplikasi bedah rumah. Dia mengatakan, Pemprov DKI telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan pemberi CSR. Lantaran itu dia berjanji program bedah kediaman di Cilincing akan dilanjutkan.

Sudah kita kerjakan dan ini kan jika menurut aku juga harus dilanjutkan

sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Arifin, Jumat (28/4/2017) pagi menyebut, PT Tatalogam telah mengirimkan materi material bangunan untuk program bedah rumah di area Cilincing tersebut. Tatalogam merupakan perusahaan yang menyediakan materi material bangunan melalui pola CSR untuk aplikasi bedah rumah tersebut.

"Material baja ringan dan kolom praktis sudah on site untuk kebutuhan sekitar 3 sampai empat rumah menurut penuturan Bapak Aldo, Direktur Tatalogam," kata Arifin melalui pesan singkat kepada.

Author

Hi, Its me Hafeez. A webdesigner, blogspot developer and UI/UX Designer. I am a certified Themeforest top Author and Front-End Developer. I'am business speaker, marketer, Blogger and Javascript Programmer.