www.beritankri21.blogspot.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), dan Ombudsman RI pada Selasa (25/4/2017). Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut membahas soal persiapan Pilkada 2018.
"Kami bakal minta paparan terkait persiapan pilkada 2018. Sebelum rapat di Kompleks Parlemen, ahmad Riza Patria
Adapun diundangnya Ombudsman adalah untuk melaporkan tindak lanjut aduan masyarakat soal maladministrasi, khususnya terkait Pilkada.
Riza menilai, persiapan Pilkada 2018 perlu diatur secara matang. Pilkada akan lebih tidak sedikit dari Pilkada 2017 digelar oleh perihal ini karena jumlah daerah yang.
Sebanyak seratus tujuh puluh satu daerah bakal melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018. Sebanyak tujuh belas pilkada di antaranya merupakan Pemilihan Gubernur. Selain tersebut, sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada pada 2018 merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang besar.
"Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah yang dianggap gampang terjadi. Papua juga ada di 2018," ujar Politisi Partai Gerindra itu.
Rapat hari ini juga dikenal sebagai rapat perdana Komisi II bersama KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022 yang baru dilantik beberapa waktu lalu.
Riza berharap, persoalan yang kerap muncul pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya dapat diminimalisasi atau dihilangkan pada Pilkada 2018 mendatang. salah satunya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu menjadi kendala dari pemilu ke pemilu.
Selesai dan DPT yang selalu jadi kendala pemilu ke pemilu dalam waktu setahun ini pemerintah dan KPU bisa mengambil hikmah dari masalah sebelumnya dan memberikan terobosan baru, kami harapkan di 2018 persoalan e-KTP
Author
Hi, Its me Hafeez. A webdesigner, blogspot developer and UI/UX Designer. I am a certified Themeforest top Author and Front-End Developer. I'am business speaker, marketer, Blogger and Javascript Programmer.
0 comments:
Post a Comment